Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Book an appointment with Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus Book an appointment with Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus SOSIALISASI EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO - 2024
Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sidoarjo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sidoarjo

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 10 Sidoarjo Telepon : 031-8921200 / Fax : 031-8921533

Email : sidoarjo.pn@gmail.com

SIPPJDIH PN SIDOARJO


Logo Artikel

606 SOSIALISASI EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN SMAP PADA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO 2024

PENGUMUMAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO KELAS IA KHUSUS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

VIDEO PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

SOSIALISASI EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO - 2024

Sidoarjo, 25 Maret 2024, Telah dilaksanakan sosialisasi eksternal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sosialisasi ini disampaikan oleh bapak Rosyadi, S.H., M.H.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan stakeholder pada Pengadilan Negeri Sidoarjom, seperti dari Kejaksaan, Polres, Lapas dan Masyarakat. Adapun materi yang disampaikan diantaranya mengenai apa itu SMAP, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

 


 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas